Indragiri Hilir (Kemenag) - Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir, H. Indra Sabarianto, menegaskan pentingnya pemahaman toleransi dan moderasi beragama dalam menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman. Hal tersebut disampaikannya saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau di Aula Mawar Kantor Kemenag Inhil, Senin (28/9/2026).
Mengusung materi bertajuk "Toleransi Beragama", Indra Sabarianto menguraikan bahwa perbedaan keyakinan, suku, maupun budaya merupakan keniscayaan sosial yang harus disikapi dengan rasa saling menghormati, bukan perselisihan.
"Toleransi bukan berarti mencampuradukkan keyakinan, tetapi bagaimana kita dapat saling menghormati dan memberikan ruang kepada setiap umat untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Inilah yang perlu terus kita bangun dan rawat bersama," ujar Indra di hadapan peserta sosialisasi.
Lebih jauh, Indra menyampaikan bahwa sikap moderat tidak cukup hanya dalam forum diskusi resmi, melainkan wajib diterapkan dalam interaksi harian masyarakat. Menurutnya, penerapan nilai dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci utama mencegah potensi konflik sosial.
"Kementerian Agama memiliki peran untuk terus memberikan edukasi dan penguatan kepada masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Kita ingin perbedaan menjadi kekuatan untuk membangun persatuan, bukan menjadi alasan untuk saling menjauh," tegasnya.
Indra, yang juga merupakan anggota FKUB, memastikan Kemenag Inhil akan terus bersinergi dengan FKUB, pemerintah daerah, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga iklim keagamaan yang aman, damai, dan harmonis di Indragiri Hilir.
Kegiatan sosialisasi bertema “Merawat Kerukunan, Memperkuat Persatuan melalui Moderasi Beragama” ini dibuka secara resmi oleh Bupati Indragiri Hilir yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Muammar Gaddafi. Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Inhil, Kepala Badan Kesbangpol, jajaran pejabat Kemenag Inhil, pengurus MUI, tokoh lintas agama, serta pimpinan organisasi keagamaan setempat.
